Peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dunia

Februari 24, 2010

Indonesia dalam Pusaran G-20 dan ASEAN

Oleh : P.M. Erza Killian

KEINGINAN ASEAN berperan dalam perundingan G-20 sebagaimana yang telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Thailand pekan lalu merupakan salah satu langkah maju dalam proses integrasi ekonomi ASEAN. Terbukanya akses dan peluang kerja sama dengan 20 negara ekonomi terbesar di dunia itu menunjukkan semakin diakuinya peran regional ASEAN dalam penentuan kebijakan ekonomi global. Dalam proses ini, Indonesia memainkan peranan penting karena merupakan satu-satunya negara ASEAN di G-20 dan memiliki posisi strategis sebagai ”penyambung” kepentingan ASEAN dan G-20.

Kekhawatiran negara-negara ASEAN atas kemungkinan Indonesia mengabaikan ASEAN dan lebih fokus ke G-20 sesungguhnya menunjukkan kekhawatiran negara-negara ASEAN bahwa mereka tidak dapat ikut ”ambil bagian” dalam keuntungan yang dimiliki Indonesia ini. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang harus dikhawatirkan saat ini bukanlah jika Indonesia meninggalkan ASEAN, tapi jika Indonesia ”menggiring” negara-negara ASEAN untuk menganaktirikan sendiri kerja sama ekonomi mereka.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keuntungan ekonomi yang ditawarkan G-20 jauh lebih besar daripada yang ditawarkan ASEAN. Jika dibandingkan dengan G-20 yang mencakup 80% total perdagangan dunia dan memiliki 67% penduduk dunia, ASEAN bisa dikatakan hanya merupakan ”anak bawang” dalam ekonomi dunia. Jika harus memilih, rasanya, seluruh negara ASEAN pun akan memilih mencari akses masuk ke organisasi ini kendati harus ”sedikit” mengorbankan kepentingan bersama ASEAN. ASEAN sendiri sejak pertama membentuk integrasi ekonomi terbukti belum mampu meningkatkan peran ekonomi mereka secara signifikan di kancah internasional dan bahkan justru memiliki kecenderungan mengedepankan kepentingan masing-masing negara secara individu dan bukan secara kolektif.

Integrasi Setengah Hati

Dalam ekonomi internasional, penghilangan hambatan dagang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya guna meningkatkan output global. Perdagangan bebas (seharusnya) memungkinkan para konsumen dan produsen memperoleh barang serta jasa dengan harga yang lebih murah sehingga kesejahteraan dapat lebih ditingkatkan. Sayang, hal itu tidak tampak dalam kerja sama ekonomi ASEAN. Kendati telah ada kesepakatan mengenai pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1992, efek penghapusan hambatan tarif terhadap arus perdagangan antarnegara ASEAN belumlah tampak.

Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) yang menjadi landasan perdagangan bebas ASEAN pun belum terbukti mampu meningkatkan perdagangan antara sesama negara anggotanya (intra-ASEAN trade). Meski telah ada peningkatan intra-ASEAN trade pasca pemberlakuan AFTA, peningkatannya masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan perdagangan dengan non-anggota ASEAN (extra-ASEAN trade).

Data dari ASEAN Affairs pada 2009 menunjukkan bahwa intra-ASEAN trade hanya mencakup kurang lebih 20-30% dari keseluruhan perdagangan ASEAN (kecuali untuk Myanmar) atau dengan kata lain, sekitar 70-80% dari perdagangan negara ASEAN dilakukan dengan negara non-ASEAN. Angka ini sangatlah rendah jika dibandingkan dengan persentase intra-trade blok ekonomi lain semisal Uni Eropa yang intra-trade-nya mencapai lebih dari 60% ataupun North America Free Trade Area (NAFTA) yang mencapai 50%.

Salah satu penyebab rendahnya intra-ASEAN trade adalah beberapa negara anggota juga mengajukan permohonan penundaan penghapusan tarif untuk komoditas tertentu, seperti Malaysia yang mengajukan penundaan penghapusan tarif untuk komoditas otomotifnya karena dirasa belum sanggup mengikuti perdagangan bebas. Beberapa tindakan yang dilakukan negara-negara ASEAN itu memunculkan kesan bahwa sesungguhnya integrasi ekonomi ASEAN adalah integrasi ”setengah hati”, di mana keinginan politik dan loyalitas negara-negara anggotanya untuk berintegrasi sebenarnya sangatlah minim.

Terbukanya akses ke G-20 seharusnya disikapi dengan lebih bijak oleh negara anggota ASEAN. Tidak dapat dimungkiri bahwa kerja sama ASEAN dan G-20 akan menjadi prospek yang baik untuk negara anggotanya secara individu karena membuka akses negara mereka ke pasar global.

Namun di satu sisi, harus dipertimbangkan juga beberapa hal. Konsekuensi terbesar kerja sama ASEAN dan G-20 adalah akan semakin terabaikannya proses integrasi ekonomi ASEAN, mengingat banyak anggota G-20 yang merupakan mitra dagang utama negara-negara ASEAN. Dengan peluang kerja sama yang semakin terbuka lebar, sangat besar kemungkinan bahwa banyak negara ASEAN yang akan memilih lebih mengintensifkan kerja sama dagang dengan mitra dagang utamanya melalui kerja sama ASEAN-G20 daripada memperbaiki mekanisme kerja sama intra-ASEAN. Di satu sisi, tidak mungkin bagi negara-negara ASEAN untuk mengorbankan kerja sama ASEAN karena memiliki makna politik, keamanan, dan budaya yang sangat penting bagi negara anggotanya. Dengan berbagai hambatan teknis dan politis yang sudah ada, “godaan” dalam bentuk G-20 tentu akan menjadi batu sandungan berat bagi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN.

Posisi Strategis Indonesia

Dengan posisi yang sedemikian penting dalam penentuan arah kebijakan integrasi ekonomi ASEAN, sudah seharusnya Indonesia lebih berhati-hati dalam bertindak. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia tidak akan “meninggalkan” ASEAN hendaknya diikuti dengan tindakan nyata. Dengan posisi tawar (bargaining power) yang bagus di ASEAN, Indonesia seharusnya dapat menjadi pelopor dan penggerak utama untuk penguatan kerja sama ekonomi ASEAN. ASEAN sendiri memiliki peran politik, keamanan, dan budaya yang sangat penting bagi Indonesia sehingga sangat disayangkan jika kerja sama ekonomi yang menjadi salah satu landasan pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) tidak berjalan secara maksimal. Indonesia saat ini ibarat “berada di dua tempat sekaligus” sehingga memungkinkan bagi kita untuk mengatur dan mengontrol dengan tepat posisi serta pergerakan ASEAN dalam skema kerja sama ASEAN-G20. Dengan keuntungan ini, seharusnya Indonesia bisa mengambil inisiatif utama untuk perubahan dan perbaikan mekanisme kerja AFTA saat ini***

KERJA SAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN APEC

Februari 24, 2010

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerjasama ekonomi dan perdagangan multilateral yang unik, karena merupakan satu-satunya kelompok antar pemerintah di dunia yang berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi tanpa ada satu perjanjian hukum yang bersifat mengikat. Forum tersebut mendukung dialog dan kesetaraan pendapat di kalangan anggotanya, serta mengambil keputusan berdasarkan konsensus untuk mencapai tujuan bersama.

Sejak berdiri tahun 1989, forum APEC yang beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia Pasifik mengedepankan program-program yang dapat mendorong terwujudnya suatu kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka guna memenuhi Bogor Goals dalam tiga area yaitu Liberalisasi Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Usaha, serta Kerjasama Ekonomi dan Teknik. Hasil yang dicapai dalam ketiga area tersebut diharapkan memperkuat ekonomi para anggota APEC dan mendatangkan manfaat bagi konsumen di kawasan APEC melalui peningkatan kesempatan pelatihan dan kesempatan kerja, makin beragamnya pilihan yang tersedia di pasar, makin murahnya harga barang dan jasa serta peningkatan akses pasar dunia. Kemajuan yang dicapai oleh para ekonomi dalam upaya memenuhi Bogor Goals tersebut dilaporkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Aksi Individu (Individual Action Plan atau IAP) dan Rencana Aksi Kolektif (Collective Action Plan / CAP).

Pada tataran kebijakan, ke-21 pemimpin ekonomi APEC memberikan arah kebijakan berdasarkan rekomendasi strategis dari para menteri APEC dan Dewan Penasihat Bisnis APEC (APEC Business Advisory Council / ABAC). Sedangkan pada tataran kerja, proyek-proyek dan aktivitas APEC dilaksanakan oleh empat komite tingkat tinggi yaitu Komite Kerjasama Ekonomi dan Teknik, Komite Ekonomi, Komite Anggaran dan Manajemen, dan Komite Perdagangan dan Investasi (Committee on Trade and Investment / CTI) di bawah panduan para pejabat tinggi yang mewakili ke-21 ekonomi APEC.

Pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek di masing-masing komite tersebut dibantu oleh unit-unit di bawahnya dalam bentuk Subkomite, Kelompok Pakar, Kelompok Kerja atau Gugus Tugas. Kelompok Jasa (Group on Services atau GOS) yang merupakan salah satu kelompok kerja penting dengan tugas membantu CTI.

1. Rencana Aksi Individu (IAP) dan Rencana Aksi Kolektif (CAP)

Sebagaimana para ekonomi APEC lain, setiap tahunnya Indonesia menyerahkan Rencana Aksi Individu (IAP), yaitu catatan tindakan yang diambil masing-masing ekonomi untuk memenuhi terwujudnya kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik kepada Sekretariat APEC (paling lambat 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 untuk ekonomi berkembang). Dalam IAP ini, masing-masing ekonomi dapat menetapkan kerangka waktu dan targetnya dan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut secara sukarela dan tidak mengikat.

Sebagaimana telah dirinci dalam Agenda Tindakan Osaka, pelaporan dalam IAP didasarkan pada 15 cakupan permasalahan, antara lain Tarif, Tindakan Non Tarif, Investasi, Prosedur Kepabeanan, Kebijakan Persaingan, Kekayaan Intelektual, dan Jasa.
Dalam Rencana Aksi Individu Sektor Jasa, terdapat 12 sektor jasa plus Jasa Lainnya yang ditinjau, antara lain sektor Jasa Bisnis, Jasa Komunikasi, Jasa Konstruksi dan Rekayasa yang Terkait, Jasa Pendidikan, Jasa Pendidikan, Jasa Keuangan, hingga Jasa Energi.

Rata-rata ekonomi APEC mendapatkan kesempatan untuk ditinjau IAP-nya setiap empat tahun sekali dalam program APEC Peer Review. Proses ini melibatkan tim peninjau formal yang akan mempelajari IAP ekonomi yang pada tahun berikutnya akan memperoleh giliran untuk ditinjau dalam pertemuan APEC Peer Review. Kegiatan ini melibatkan ABAC dan para ahli yang melaksanakan kajian dan analisis secara independen.

Pada tahun 2009, IAP Indonesia kembali akan ditinjau oleh para tim yang beranggotakan para pakar APEC. Untuk persiapan APEC Peer Review terhadap Indonesia di Singapura pada awal 2009, persiapan yang intensif, termasuk dari sektor jasa, terus dilakukan di bawah koordinasi Kantor Menko Perekonomian dalam penyelesaian Full Compilation APEC IAP 2004 – 2008 dan menghadapi kunjungan APEC Services Expert tahun 2008 ini.

2. Komite Perdagangan dan Investasi (CTI)

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Model Measures yang masih dalam status pembahasan, dan salah satunya adalah Model Measures untuk bidang Jasa. Penyusunan ketujuh Model Measures termasuk bidang Jasa menjadi bagian dari paket Model Measures yang ditargetkan dapat disetujui pada pertemuan CTI APEC di Peru tahun 2008, mengingat seluruh Chapters of Model Measures akan menjadi deliverables dan akan disahkan oleh para pemimpin ekonomi APEC pada tahun 2008 (sebagaimana dimandatkan dalam Busan Roadmap towards Bogor Goals).

Draft Model Measures untuk Temporary Entry for Business Persons merupakan satu dari ketujuh draft model measure yang masih dalam status pembahasan. Pada pertemuan CTI ini, Kanada menyampaikan revisi draft Model Measures untuk Temporary Entry for Business Persons guna memperoleh masukan dari para ekonomi anggota dan agar dapat segera disahkan pada pertemuan CTI. Kanada sudah memasukkan aspek perlindungan terhadap peran dan fungsi otoritas imigrasi sehingga Indonesia tidak memiliki ganjalan lagi terhadap usulan draft Model Measure tersebut. Sebagaimana halnya Indonesia, sebagian besar ekonomi anggota APEC sudah tidak memiliki ganjalan lagi, dan hanya beberapa ekonomi anggota yakni Thailand, AS, dan China yang masih menyampaikan keberatannya terhadap bagian tertentu dari draft Model Measure yang diusulkan Kanada ini.

3. Kelompok Jasa (GOS)

Filipina dan Indonesia menyampaikan informasi perkembangan terakhir persiapan proyek yang diusulkan kedua negara dan telah disetujui oleh para ekonomi anggota pada pertemuan APEC GOS, CTI dan Budget Management Committee (BMC) tahun 2007.

Pada tahun 2008 Filipina akan melaksanakan tiga proyek Capacity Building, yaitu (1) Workshop on Measurement of International Trade in Services, (2)Training Seminar on Trade in Energy Services, dan (3) Capacity Building Seminar on Transnational Education Services. Sedangkan Indonesia akan menangani satu proyek Capacity Building, yaitu Seminar on the Impact of Liberalization on Trade in Services.

Dalam pertemuan Kelompok Jasa, Indonesia sebagai host economy penyelenggaraan Seminar on the Impact of Liberalization on Trade in Services menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan seminar, yakni : (1) jadwal tentative penyelenggaraan seminar, (2) kandidat penyaji dan konsultan penyelenggaraan seminar, (3) perkembangan studi yang dilakukan Indonesia, (4) opsi-opsi topik seminar, dan (5) proposed actions.

Seminar dijadwalkan akan diselenggarakan pada minggu ke-2 Agustus 2008, namun tidak tertutup kemungkinan jadwal seminar akan dimundurkan pada bulan Oktober 2008 agar tidak tumpang tindih dengan jadwal penyelenggaraan APEC SOM III pada bulan Agustus 2008.

Seminar direncanakan akan mengundang enam penyaji. Salah satu kandidat penyaji, Andrew Stoler, Executive Director of Institute for International Trade, University of Adelaide, dan juga mantan Deputy Director-General WTO telah menyatakan kesediaannya. Selain itu GOS Convenor, Gloria Pasadilla, yang juga merupakan peneliti senior dari lembaga penelitian pemerintah Filipina turut menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan presentasi.

Dalam pertemuan, para ekonomi mengusulkan kepada Indonesia beberapa alternatif topik untuk dipresentasikan dalam seminar, yakni (1) barriers/impediments to trade in services and costs imposed by inefficient inputs to both services and non-services sectors, (2) unilateral actions taken by APEC economies on services trade reform and the impact of these reforms to other sectors in the economy, (3) impact of liberalization of trade in services in the development agenda of APEC economies, (4) poverty alleviation, (5) job generation, dan (6) assessment of level of commitment made by APEC economies in the GATS by sector and mode of supply.

Terkait Model Measures untuk Services, para ekonomi anggota APEC belum menemukan kata sepakat mengenai susunan draft Model Measures yang akan diusulkan ke fora CTI, sehingga pembahasannya mengalami kemandekan. Untuk itu GOS Convenor menyampaikan ajakan kepada para ekonomi anggota untuk secara aktif membantu penyelesaian draft model measures untuk Services secara intersessional.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORBA DAN PERALIHAN KEKUASAAN Dari SOEKARNO menuju SOEHARTO

Februari 24, 2010

Kebijakan Soekarno masa demokrasi terpimpin yang mendapat reaksi ORBA=
•7Januari 1965 : Indonesia keluar dari PBB (karena Malaysia masuk sbg anggota tidak tetap DK PBB)
•Politik ganyang Malaysia
( masalah ini terkait dengan konflik Indonesai-Malaysia soal pembentuan negara federasi malaysia oleh Inggris)
•Kedekatan Soekarno dengan PKI khususnya setelah doktrin NASAKOM dikeluarkan
•Politik luar negeri condong ketimur (poros Jakarta-Pyongyang-Peking)
•Kondisi ekonomi: inflasi

TEORI G 30 S PKI
Teori Cornel Paper ( Benedict Anderson & Ruth T. McVey) : akibat konflik intern AD, karena kekecewaan terhadap kepemimpinan TNI-AD
Teori Peter del Scoot : keteribatan CIA dengan tujuan akhir jatuhnya Soekarno
Teori WF Wertheim : Keterlibatan Soharto, terlihat dari kedekatannya dg perwira AD yg terlibat dg peristiwa 30 Sep
Teori Antony Dake : Soekarno mengetahui rencana dan perist tsb, hal ini berdasar dokumen CIA The Coup That Backfired )terbit th 1995. kepala penerangan hankam Brigjend Sugandi, memberithukan hasil pembicaraannya dengan sudisman dan DN Aidit kepad presiden tentang rencana kudeta, namun presiden menganggap Sugandi komunis phobia.
Teori Domino : saling terkait beberapa teori.

REAKSI TERHADAP PERISTIWA 30 September
Pimpinan AD (Panglima AD, Ahmad Yani : terbunuh) diambil alih oleh Kostrad : Mayjend Soeharto, mengambil kebijakan pemulihan keamanan dan ketertiban, misalnya pembekuan PKI beserta ormasnya.
Mahasiswa membentuk KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) 25 okt 1965, diikuti pembentukan kesatuan aksi yang lain. Mereka menuntut TRITURA (bubarkan PKI,bersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI dan turunkan harga), dan aksi demo turun ke jalan.

REAKSI SOEKARNO
Sidang paripurna kabinet Dwikora (6okt 65) :
Mengisi kekosongan Men/Pangad, melantik Mayjen Soeharto (16 Okt 65)
Dibidang ekonomi, untuk mengatasi inflasi, pemerintah mendevaluasi uang
Merombak kabinet dan membentuk kabinet 100 mentri (Kabinet Dwikora yang disempurnakan)
= belum memuaskan mahasiswa
Belum ada penyelesaian politis ttg peristiwa G 30 S

Hello world!

Februari 24, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.